Beyond Deterrence Membangun Arsitektur Keamanan Baru di Asia Timur Melalui Kerjasama Regional dan Denuklirisasi

Surabaya - Situasi keamanan di Asia Timur saat ini berada pada titik kritis. Ketegangan di Semenanjung Korea terus meningkat, ditandai dengan serangkaian uji coba rudal balistik oleh Korea Utara yang telah mencapai lebih dari 90 peluncuran pada tahun 2023, melampaui rekor tahun sebelumnya.

Perkembangan terbaru di kawasan semakin memperkeruh situasi, terutama dengan Korea Utara yang baru saja menjalin perjanjian strategis komprehensif dengan Rusia.

Baca juga: Mengenal Fenomena Pick Me Girl dari Kacamata Psikologi

Perjanjian ini, yang mencakup kerjasama militer dan teknologi, memberikan Pyongyang dukungan kuat dari salah satu kekuatan besar dunia, sekaligus berpotensi mempercepat program senjata nuklir dan rudal balistik mereka.

Sementara itu, sebagai respons terhadap ancaman yang meningkat, Korea Selatan dan Jepang semakin mendekatkan diri pada Amerika Serikat melalui kerjasama militer yang lebih erat.

Baca juga: Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pantau dan Komsos Wilayah Binaan

Hal ini menciptakan dinamika blok yang semakin mengkristal, meningkatkan ketegangan, dan mempersulit upaya dialog dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Pendekatan keamanan tradisional yang berlandaskan pada konsep "deterrence" atau pencegahan, yang mengandalkan kekuatan militer dan ancaman pembalasan, tampaknya tidak lagi memadai. Diperlukan sebuah paradigma baru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Baca juga: Kasus Edy Mulyadi, Apresiasi Polri KUDBB Berikan Karangan Bunga Ke Polda Kalteng

Konsep "arsitektur keamanan baru" hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini mengedepankan kerjasama regional dan denuklirisasi sebagai pilar utama.

Melalui dialog, kepercayaan, dan mekanisme kolaboratif, diharapkan dapat tercipta sebuah lingkungan yang stabil dan aman di Asia Timur, di mana semua negara dapat hidup berdampingan secara damai.

Baca juga: Ciptakan Keamanan Babinsa Patroli dan Komsos Dengan Security

Perlombaan Senjata dan Polarisasi: Tantangan Keamanan yang Mendesak di Asia Timur

Situasi di Semenanjung Korea tetap menjadi episentrum ketegangan di Asia Timur. Korea Utara, yang terus mengembangkan program nuklir dan rudal balistiknya, telah menciptakan suasana ketidakpastian yang mendalam.

Baca juga: Peran Kolaboratif, Kokohkan Batam dan Kepri Sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional

Tindakan provokatif mereka, termasuk uji coba rudal yang semakin sering, telah memicu kekhawatiran akan konflik yang tidak terkendali.

Ketegangan semakin meningkat seiring Korea Utara mempererat hubungannya dengan Rusia melalui perjanjian strategis baru-baru ini. Perjanjian ini berpotensi meningkatkan kemampuan militer Korea Utara secara signifikan, sekaligus memperdalam isolasinya dari komunitas internasional.

Sebagai respons, Korea Selatan dan Jepang telah memperkuat aliansi militer mereka dengan Amerika Serikat. Pengerahan aset militer dan latihan bersama yang semakin intensif telah menciptakan polarisasi yang semakin nyata di kawasan.

Perlombaan senjata yang sedang berlangsung ini tidak hanya meningkatkan risiko konflik yang tidak disengaja, tetapi juga menghambat upaya denuklirisasi. Ketidakpercayaan dan permusuhan yang semakin mendalam antara pihak-pihak yang bertikai membuat dialog dan negosiasi menjadi semakin sulit.

Keterbatasan Strategi "Deterrence": Jalan Buntu Menuju Keamanan di Asia Timur

Baca juga: IKM Perum Rici Serahkan  Bantuan Gempa Melalui DPD IKM Kota Batam

Konsep "deterrence" atau pencegahan telah lama menjadi landasan strategi keamanan di Asia Timur. Pendekatan ini bertumpu pada gagasan bahwa ancaman pembalasan yang kuat dan kredibel akan mencegah tindakan agresi dari pihak lawan.

Dalam praktiknya, hal ini diterjemahkan ke dalam pengerahan kekuatan militer yang besar, pengembangan senjata canggih, dan aliansi pertahanan yang kuat.
Namun, pendekatan "deterrence" memiliki keterbatasan yang signifikan.

Pertama, ia membawa risiko eskalasi konflik yang tidak terkendali. Dalam situasi di mana ketegangan sudah tinggi, setiap tindakan militer, sekecil apapun, dapat memicu reaksi berantai yang berujung pada konfrontasi terbuka.

Kedua, mencapai keseimbangan kekuatan yang stabil dalam kerangka "deterrence" adalah hal yang sangat sulit. Perlombaan senjata yang tak henti-hentinya, di mana setiap pihak berusaha untuk melampaui kemampuan lawan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan yang kronis.

Terakhir, dan yang paling penting, pendekatan "deterrence" tidak mengatasi akar masalah ketidakamanan. Ia hanya berfokus pada pencegahan tindakan agresi, tanpa berupaya untuk menyelesaikan konflik yang mendasarinya atau membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai.

Baca juga: Babinsa Tenggilis Mejoyo Patroli dan Komsos Beri Pesan Kepada Security

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan baru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan keamanan sejati di Asia Timur. Pendekatan ini harus melampaui konsep "deterrence" tradisional dan berfokus pada kerjasama regional, dialog, dan denuklirisasi.

Visi Arsitektur Keamanan Baru: Merajut Perdamaian dan Stabilitas di Asia Timur

Arsitektur keamanan baru yang diusulkan ini menawarkan sebuah paradigma yang berbeda, berlandaskan pada prinsip-prinsip kunci yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil di Asia Timur.

Kerja sama regional yang inklusif menjadi fondasi utama dari visi ini. Melalui forum-forum dialog dan mekanisme kolaboratif, diharapkan dapat terbangun rasa saling percaya dan saling pengertian di antara negara-negara di kawasan, tanpa memandang perbedaan ideologi atau sistem politik.

Denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan tujuan yang tidak bisa ditawar. Upaya diplomatik yang intensif dan berkelanjutan harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini, sehingga ancaman nuklir dapat dihilangkan dari kawasan, membuka jalan bagi perdamaian yang langgeng.

Baca juga: Babinsa dan Bhabinkamtibmas Komsos Serta Pantau wilayah

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga harus dibangun. Melalui pendekatan damai dan berbasis hukum, diharapkan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, sehingga stabilitas kawasan dapat terjaga.

Pembangunan kepercayaan dan transparansi menjadi elemen penting lainnya. Pertukaran informasi dan komunikasi yang terbuka dapat mengurangi kecurigaan dan mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Peran aktif masyarakat sipil juga harus diakui dan didukung. Organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat dapat berperan sebagai jembatan penghubung dan fasilitator dialog, sehingga tercipta ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan perdamaian.

Arsitektur keamanan baru ini menawarkan visi yang lebih optimis dan berkelanjutan bagi Asia Timur. Dengan mengedepankan kerjasama, denuklirisasi, dan penyelesaian sengketa secara damai, diharapkan dapat tercipta sebuah kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua.

Langkah Konkret Menuju Arsitektur Keamanan Baru: Blueprint untuk Perdamaian

Baca juga: Babinsa Koramil 07/ Tenggilis Komsos Di Pondok Pesantren Nurul Karomah.

Mewujudkan arsitektur keamanan baru di Asia Timur memerlukan langkah-langkah konkret dan terukur. Berikut adalah beberapa usulan yang dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Negosiasi Multilateral untuk Denuklirisasi: Proses negosiasi yang melibatkan semua pihak terkait harus diintensifkan. Pendekatan yang fleksibel dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kompleksitas isu denuklirisasi.

2. Peningkatan Dialog dan Kerja Sama Keamanan: Forum-forum dialog bilateral dan multilateral harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian.

Kerja sama di bidang keamanan non-tradisional, seperti penanganan bencana dan keamanan maritim, juga dapat menjadi titik awal untuk membangun kolaborasi yang lebih luas.

3. Pembentukan Forum Regional untuk Penyelesaian Sengketa: Sebuah mekanisme regional yang independen dan kredibel harus dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid 19, Persada AKABRI 92 Berikan Bantuan Sembako di Wilayah Kodim Surabaya Utara

Forum ini dapat menjadi platform bagi negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan.

4. Inisiatif Pembangunan Kepercayaan: Program-program pertukaran, kunjungan, dan latihan bersama dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kecurigaan di antara negara-negara di kawasan.

Transparansi dalam kegiatan militer dan pertahanan juga harus ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman dan eskalasi konflik.

5. Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil: Organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan perdamaian.

Mereka dapat menjadi agen perubahan yang penting dalam mempromosikan dialog, rekonsiliasi, dan kerjasama di tingkat akar rumput.

Baca juga: Komsos Sarana Patroli Pemantauan Di wilayah Binaan.

Langkah-langkah ini, meskipun menantang, merupakan investasi penting untuk masa depan Asia Timur yang lebih aman dan sejahtera.

Indonesia: Pilar Penyeimbang dalam Arsitektur Keamanan Baru Asia Timur

Dalam upaya membangun arsitektur keamanan baru di Asia Timur, Indonesia memiliki peran potensial yang signifikan. Sebagai negara non-blok yang dihormati, Indonesia dapat menjadi jembatan penghubung antara berbagai kekuatan yang bertikai di kawasan.

Reputasi Indonesia dalam diplomasi perdamaian, yang telah teruji dalam berbagai konflik internasional, menjadi aset berharga.

Pengalaman ini dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai.
Posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara juga memberikan pengaruh yang kuat.

Baca juga: Rudi Tak Letih Kembangkan Kota, Dorong Destinasi Berbenah Jemput Wisatawan

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya regional untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman.

Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerjasama regional yang lebih erat, termasuk dalam bidang keamanan. Melalui forum-forum ASEAN, Indonesia dapat menggalang dukungan untuk inisiatif-inisiatif perdamaian dan denuklirisasi di Asia Timur.

Dengan memanfaatkan semua potensi ini, Indonesia dapat berperan sebagai pilar penyeimbang dalam arsitektur keamanan baru di Asia Timur. Kontribusi aktif Indonesia diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera bagi semua.

Penulis : Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.
Dosen Hukum Universitas Teknologi Surabaya.@Red.